Berita Terkini

kab-florestimur.kpu.go.id – KPU Flores Timur mengikuti Webinar Penerapan Sirekap pada Pemilu yang digelar KPU RI secara virtual pada Rabu, (17/11/2021). Webinar, terlaksana pada Pukul 11.00 WIta dan  diikuti seluruh Komisioner, Sekretaris, Kasubbag Teknis dan Hupmas Bersama staf sebagaimana surat undangan Ketua KPU Nomor: 719/TIK.02/05/2021 tanggal 19 November 2021, Perihal Undangan. Baca juga: ‘’Gelar Dian’’ KPU FLOTIM Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Dimoderatori oleh Titi Anggraini, Webinar dibuka oleh Ketua KPU, Ilham Saputra. Ia menyampaikan bahwa Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) yang diterapkan pada Pilkada 2020 lalu, membantu KPU dalam menciptakan transparansi hasil Pemilu. “Ada inovasi baru yang dilakukan KPU adalah Sirekap yang kami terapkan pada pilkada 2020 yang lalu. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya Sirekap ini penerapannya dapat membantu KPU menciptakan transparansi terhadap hasil pemilu pada Pilkada 2020 lalu. Pertama, ada transparansi di mana yang difoto adalah C Plano kemudian bisa terkirim via elektronik dan diserahkan ke para saksi yang ada, juga dapat diakses oleh masayarakat, kemudian juga memudahkan KPU dalam melakukan rekapitulasi, mengurangi jumlah kertas yang diisi dan juga lebih cepat proses penghitungan suara”. Papar Ilham. Lebih lanjut, Ilham menjelaskan urgensi pelaksanaan webinar penerapan Sirekap hari ini adalah untuk mendapatkan perspektif pakar kepemiluan  dan Pakar Hukum terkait penerapan Sirekap pada Pemilu 2024 mendatang. “Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Sirekap dalam perspektif ahli pemilu oleh Prof Ramlan Surbakti dan dalam perspektif ahli hukum oleh Dr. Harsanto Nursadi terhadap penggunaan Sirekap”. Jelas Ilham. Dr. Harsanto Nursadi dalam pemaparannya menyebutkan bahwa “Benar belum ada pengaturan secara khusus tentang Sirekap namun Sirekap sudah disebut dalam UU 7/2017 pasal 64 huruf g yang menjadi norma proses yang memungkinkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sudah dapat menjadi dasar hukum sehingga KPU perlu buat aturan teknisnya”. Dalam perspektif ahli pemilu, Prof. Ramlan Surbakti menyarankan agar “Penggunaan teknologi informasi dalam Pemilu jangan mengganti apa yang sudah baik, tetapi harus menghilangkan kelemahan Pemilu di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Jadi sistem mamajemen hasil pemilu itu, harus menjadi prioritas KPU”. Usai penyampaian materi oleh para Pakar, webinar dilanjutkan dengan sesi diskusi dan arahan-arahan oleh Hasyim Asyari, Divisi Hukum dan Pengawasan dan Evi Novida Ginting, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. (Tekhupmas/Mlb).

Larantuka, bertempat diLt. 2 KPU Kabupaten Flores Timur melaksanakan diskusi  mingguan (DIAN) terkait evaluasi pelaksanaan dan capaian dalam reformasi birokrasi di lingkungan KPU Flores Timur.Hadir dalam diskusi, Ketua KPU Kab.Flores Timur Kornelius Abon, Anggota Komisioner Fabianus Uran, Gergorius Sule Sanga, Tirza Marselina Claudiana,Ibrahim Jafar, Sekretaris serta para Kasubag dan staf Sekretariat.Kegiatan dimulai tepat pukul 10:00 dan berakhir di jam 11.00 WIB, Rabu (17/11/2021). Diawal  diskusi, Ketua KPU Flotim Kornelis Abon menyampaikan bahwa evaluasi capaian dan perubahan reformasi birokrasi kali ini untuk pertama kalinya dilaksanakan kiranya bisa menjadi kompas dan arah kita selanjutnya dalam melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan KPU Flotim. Kita bisa memulai dari perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi reformasi birokrasi dengan menggunakan formulasi sederhana baik itu secara on line maupun off line, seperti misalnya dalam hal pelaporan kegiatan rapat atau kehadiran masing-masing pegawai setiap harinya. Agar masing masing subbagian dipermudah baik dalam proses pelaporan pelaksanaan kegiatan harian yang telah direncanakan dan yang belum dilaksanakan sebagai catatan aktivitas yang belum terealisasi sehingga bisa dijadikan bahan untuk evaluasi akhir bulan.Demikian harapan Abon Lebih lanjut Sekretaris Konrardus Liwu menambahkan hal-hal teknis terkait penginputan kegiatan dan  area perubahan penataan dan penguatan kelembagaan yang telah diusulkan akan menjadi catatan untuk diperhatikan oleh Tim Reformasi Birokrasi.Tekmas

Larantuka - KPU Flotim gelar Internalisasi Verifikasi Partai Politik, berteMpat di lantai dua kantor KPU Flotim, Selasa (16/11/2021). Hadir pada kegiatan tersebut; Ketua KPU Kornelius Abon, Anggota Fabianus Boly Uran, Ibrahim Ja'far, Tirza M. Claudiana, Gergorius Sule Sanga, Sekretaris Konradus Liwu, dan para Kasubag danStaf KPU Kabupaten Flores Timur. Dalam arahan Konelius Abon mengatakan bahwa, draf yang disepakati harus dijalankan saat pelaksanaan verifikasi perlu dilakukan pengawasan ketat saat verifikasi data pendaftaran dari partai politik. Untuk mengesahkan data verifikasi tersebut, KPU harus turun langsung ke kantor-kantor partai politik untuk melihat keabsahan data dan falidasi data yang diajukan sebagai pemenuhan syarat pendaftaran. Komisioner devisi tekmas GergoriusSule Sanga mengemukakan bahwa hal teknis yang perlu dilakukan yakni kesesuaian teknis dengan hirarki, sering kali terjadi kendala-kendala dalam menjalankan draf yang disepakati. Hal ini perlu diantisipasi sehingga keabsaahan data pendaftaran partai politik dapat diterima di hirarki dan dinyatakan layak menjadi calon perseta pemilu, tuturnya.

Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam sambutannya pada kegiatan Workshop Set Up Akun Facebook KPU Tahun 2021 yang diselenggarakan secara daring oleh Humas KPU RI pada Selasa, (9/11/2021) mengatakan bahwa media sosial memegang peranan penting bagi KPU untuk menunjukan eksistensi dan kinerja KPU yang disampaikan kepada masyarakat. Beliau mengingatkan kepada tim Humas KPU RI bahwa harus bisa menjawab pertanyaan dan status yang mendiskreditkan KPU sebagai penyelenggara. Jika ada komentar yang miring agar dijelaskan dengan baik. Walaupun kita tidak bisa memuaskan orang yang marah dan kecewa tapi paling tidak kita sudah bisa menjawab  dan itu dibaca oleh publik melalui media social. Beliau juga menyampaikan agar media sosial seperti facebook, twiter, instagram, website dikelola dengan baik untuk menyampaikan semua kegiatan KPU kepada publik. Baca juga: Pengaturan Dapil, KPU Flotim Audiensi Raja Larantuka Cahyo Ariawan selaku Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dalam laporan penyelenggaraan kegiatan menyampaikan salah satu tujuan dari kegiatan ini yakni mempersiapkan akun media sosial resmi yang prima menjelang pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Flores Timur, bersama Sekretaris Para Kasubag dan beberapa Staf turut hadir mengikuti kegiatan workshop ini. Putu Yudha sebagai narasumber dalam workshop ini memaparkan secara tajam tentang pengelolaan facebook secara baik. Dan pada kesempatan ini Mikhael Lamabelawa sebagai Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Flores Timur menyampaikan pertanyaan terkait pengelolaan Fanspage Facebook. Workshop yang diselenggarakan dari tangal 9 – 11 November dengan pembagian peserta dalam 3 gelombang, menghadirkan jajaran Komisioner dan Staf Humas dari Provinsi dan Kabupaten/Kota.

kab-florestimur.kpu.go.id- Rabu, (3/11/2021) dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) secara Daring oleh KPU Propinsi NTT, melibatkan 22 Kabupaten se-Propinsi NTT. Rakor ini dilikuti oleh Ketua bersama Anggota, Para Kasubag serta Petugas notulensi dari Lt. 2 Kantor KPU Kabupaten Flores Timur  pada pukul 09.00 wita. Baca berita terkait : Hadir Virtual, KPU Flotim ikut Webinar DP3 Seri-7 Rakor diawali dengan laporan panitia yang disampaikan oleh Kabag Hukum Teknis dan Hupmas KPU Provinsi NTT, Yosep Hardi Himan dan dilanjutkan dengan arahan pembuka oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota KPU RI. Beliau menyampaikan bahwa program DP3 dilaksanakan agar mayarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkait kepemiluan. "Semoga program ini dapat mendekatkan masyarakat dengan stakeholder yang ada dan dengan program ini masyarakat lebih memahami tentang kepemiluan. Ini juga adalah upaya kita menuju pemilu 2024. Dalam waktu dekat akan dilakukan pelatihan untuk fasilitator. Akan dilakukan dengan 3 kelas, 1 kelas besar yang akan menggabungkan semua peserta secara online, akan diundang ketua dan anggota KPU Propinsi se-Indonesia khsusnya ketua dan divisi. Kelas ke 2, ada kabag dan kasubag propinsi se-Indonesia. Dan ke 3 adalah ketua dan anggota KPU Kabupaten/kota divisi terkait". Demikian ujar Raka Sandi. Selain menghadirkan Divisi Sosdiklih KPU RI, Rakor kali ini juga menghadirkan Kepala Biro Humas KPU Republik Indonesia Cahyo Ariawan yang dalam poin arahannya, kembali menegaskan  akan ada pelaksanaan pembekalan bagi fasilitator di lingkungan KPU secara nasional. Turut hadir juga dalam Rakor ini, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden. Ia membagikan pengalaman pengelolaan kegiatan DP3 terkait advokasi anggaran  terhadap program DP3 oleh Pemerintah Daerah dengan beberapa poin kegiatan yang telah dilakukan meliputi: Dilaksanakannya Focus Group Disscussion (FGD) dengan stakeholder untuk menjelaskan pentingnya program DP3 bagi pengembangan demokrasi & politik masyarakat desa dan selanjutnya dilakukan pengajuan proposal, dengan memperhatikan siklus anggaran yang sedang berjalan. Menurut Raden "Penting untuk memperhatikan jalur negosiasi, diplomasi dengan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan independensi KPU dalam proses ini. Harus ada kesepemahaman yang sama antara KPU dengan program DP3 ini. Seberapa penting program DP3 ini bisa membangun pendidikan politik sehingga Pemerintah Daerah ini bisa membatu program DP3 ini" Jelas Raden. Rakor dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Anggota KPU Provinsi NTT Divisi Sosdiklih Yosafat Koli terkait proses pelaksanaan kegiatan DP3 mulai dari pelaksanaan koordinasi hingga pembekalan para kader dan evaluasi.  Usai pemaparan Kadiv. Sosdiklih KPU NTT ini, Rapat koordinasi dilanjutkan dengan sesi diskusi hingga ditutup pada pukul 12.30 wita. Tekhupamas

Jumad, 29 Oktober 2021 merupakan hari terakhir (Penutupan) kegiatan Rakornas PPID KPU dan Workshop Kehumasan yang dilaksanakan untuk KPU seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara Daring melalui link dan dapat juga disaksikan melalui Youtube KPU RI yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27-29 Oktober 2021. Di hari terakhir ini juga merupakan Puncak Penghargaan Humas KPU RI Tahun 2021. Hasil Penilaian Pemberian penghargaan di sampaikan oleh Tim penilai Direktur Indonesia Parlementeri Center, Hanavi. Ada 3 (Tiga) Kategori penilaian, yakni : Teknik Penulisan Berita dan Fotografi Workshop Kehumasan tahun 2021; Iga Bagus Bayu Wicagsana, KPU Bali Ishan Asegan, KPU Gorontalo Masali Halida, KPU Jepara Publik Speaking ; Ahmad Yani, KPU Kab. Kapuas Heppy Harefa, KPU Kota Gunung Sitoli Sofan Sofian, KPU Mataram Bakohumas Terbaik ; KPU Propinsi Jawa Tengah KPU Propinsi NTB KPU Propinsi Gorontalo. Selanjutnya ada lagi Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik PPID Terbaik tahun 2021 ; KPU Propinsi DI Yogyakarta KPU Propinsi Banten KPU Propinsi Kepulauan Riau Berita Terkait: Pengembangan Kompetensi SDM, KPU Flotim Ikut Rakornas PPID dan Workshop Kehumasan Di akhir acara ada Penyampaian Rancana Tindak Lanjut sekaligus menutup kegiatan oleh I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota KPU RI. Beliau mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk terlaksananya dengan baik Bimtek selama 3 (Tiga) hari ini. Di harapkan adanya perbaikan untuk meningkatkan Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat dan juga kualitas pelayanan kehumasan yang diselenggarakan olrh KPU. Dalam menghadapi Pemilu Nasional Tahun 2024, upaya-upaya pembenahan ini akan memberikan hasil yang signifikan, demikian ungkap I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menutup kegiatan ini. Kegiatan Rakornas ini ditutup pada pukul 10.30 Wita. Tekhupmas