Berita Terkini

Demi memastikan kesiapan SIAKBA sebagai Sistem Informasi Pendaftaran Anggota KPU dan Badan Ad Hoc, KPU RI menggelar Bimbingan Teknis Uji Skenario dan Uji Beban SIAKBA yang bertempat di Hotel Grand Mercure Harmony Jakarta pada tanggal 8 sampai 10 November 2022. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid ( peserta hadir secara langsung maupun melalui link zoom ) dan diikuti oleh seluruh satuan kerja Provinsi dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Anggota KPU RI, Prasadan Harahap didampingi oleh Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Ibu Yuli Hertaty membuka kegiatan Bimbingan Teknis, Uji Skenario dan Uji Beban Sistem Informasi Anggota KPU dan badan Ad Hoc (SIAKBA). “Kita harus melakukan persiapan matang dengan melakukan bimtek karena kita akan berhadapan langsung dengan masyarakat, stakeholder dan itu merupakan core business kita” demikian yang disampaikan oleh Parsadan Harahap, Anggota KPU RI yang membidangi Devisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan pada sambutan pembukaan. “Badan adhoc adalah tulang punggung yg harus kita rekrut, kelola dengan baik karena mereka inilah yang paling strategis untuk proses tahapan yang kita siapkan sampai pada hari H, sehingga pilihan masyarakat bisa dipastikan originalitas nya dari KPU kabupaten sampai KPU RI” demikian yang ditambahkan mengenai peran strategis badan Ad Hoc  dalam mengawal kemurnian suara rakyat.   Simulasi Serentak SIAKBA Kegiatan simulasi dimulai pada pukul 09.00 WITA. Dengan tahapan sebagaimana yang digambarkan berikut: Pelamar membuat akun Pelamar melakukan aktivasi akun Pelamar melakukan login secara bersamaan Pelamar melakukan pengisian biodata pada 1 kecamatan Pelamar memilih posisi PPK Pelamar mengisi daftar riwayat hidup (menggunakan template dummy yang disiapkan oleh panitia ) Pelamar melengkapi persyaratan (Upload data dummy) Pelamar mengirimkan data Admin/Operator KPU melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lamaran Tahapan kegiatan simulasi dipandu langsung oleh Biro SDM KPU RI dan seluruh peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan menggunakan perangkat kerja computer atau laptop masing-masing. Cara kerja dari sistem ini adalah komunikasi antara pelamar dan operator dilakukan dengan perantara SIAKBA. Pada tahap 9 (sembilan) setelah pelamar mengirimkan data, admin memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan informasi terhadap kekurangan dokumen. Selanjutnya pelamar melakukan perbaikan dengan melengkapi persyaratan yang dianggap tidak lengkap, pelamar menyimpan data kemudian admin/operator melakukan pemeriksaan kelengkapan kembali. Setelah admin/operator menyatakan dokumen lengkap semua, pelamar mencetak bukti pendaftaran.   Peserta KPU Flores Timur   Devisi yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Tirza Marselina Claudiana, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Rosa Assry, serta staf PPNPN mengikuti kegiatan ini melalui zoom dari lantai 2 ruang aula, kantor KPU Kabupaten Flores Timur. Kegiatan Uji Skenario dan Uji beban tersebut merupakan salah satu dari rangkaian persiapan yang dilakukan oleh KPU untuk pembentukan badan Ad Hoc yang sedianya akan dilakukan pada pertengahan November tahun ini.   Humas_trz

https://kab-florestimur.kpu.go.id/. Larantuka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur mengikuti kegiatan “Bimtek Uji Skenario dan Uji Beban SIstem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI secara daring ke seluruh Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Bimbingan Teknis dibuka oleh Parsadaan Harahap; Ketua pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan. Beliau mengatakan : “Terobosan dan system yang baru tentunya kita harus lakukan dengan persiapan-persiapan yang matang”. “Mari kita manfaatkan kesempatan ini, yang sudah diberi tanggung jawab harus benar-benar bisa memahami apa yang dilakukan oleh system KPU yang baru. Kami akan melakukan monitoring secara terus menerus sehingga memberikan dampak baik bersifat aduan termasuk gugatan-gugatan, ini bergantung bagaimana kita mengguankaan system ini dengan baik. Dengan latihan yang baik, proses yang akan kita lakukan dengan konsep-konsep yang sudah kita atur sudah bisa menggambarkan 70-80% akan berjalan dengan baik, dengan persiapan yang dilakukan maka usaha tidak akan menghianati hasil”. Plt. Kepala Biro KPU RI ; Ibu Yuli Hartati menyampaikan bahwa agar seluruh Provinsi mengatur dengan baik setiap KPU kabupaten/Kota menyiapkan masing-masing sebanyak 7 (tujuh) email untuk dapat dilakukan Uji Coba dari Aplikasi SIAKBA dan memastikan agar KPU Kabupaten/Kota sudah membuat email dan siap dikirimkan untuk diketahui. Kegiatan diikuti oleh Divisi Hupmas dan SDM, Divisi Hukum, Kasubag Hukum dan SDM serta beberapa staf secretariat dari hari Selasa – Kamis (8-10 November 2022) bertempat di lantai 2 kantor KPU kabupaten Flores Timur dan berjalan dengan baik dan sesuai arahan yang diberikan. Tekhupmas

https://kab-florestimur.kpu.go.id/. Larantuka, Jumad, 11 November 2022. Bertempat di lantai dua kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur di laksanakan Rapat internal yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Flores Timur, Kornelius Abon. Disampaikan oleh Ketua KPU, Pertemuan Kita juga mengarah kepada Proses rekrutmen Badan Ad Hoc yang akan dilakukan dibeberapa titik yang akan tersebar di beberapa kecamatan yang telah dibagikan kelompoknya oleh Divisi Parmas dan SDM dengan Sosialisasi tatap muka jika memungkinkan, dan apabila anggaran tidak memungkinkan maka kita dapat membuat melalui Baliho ataupun lewat Media Sosial dan juga informasi terkait SIPOL. Tim Kupang yang terdiri dari Divisi Teknis, Gergorius Sule Sanga; Kasubag Tekhupmas, Mikhael Lamabelawa dan Admin SIPOL, Mimi Unbanunaek, menyampaikan beberapa hal yang harus diketahui bersama. Divisi Teknis, Gergorius Sule Sanga menyampaikan, DIM yang telah di siapkan telah disampaikan dalam rapat evaluasi. Hal yang menjadi temuan, solusi dan rekomendasi untuk hirarki. Tidak semua kabupaten/kota menyampaikan DIM dalam evaluasi tersebut, dan semua kabupaten/kota telah menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala disetiap kabupaten/kota. Lanjut Gergorius : “Partai-partai yang juga masuk dalam verfikasi Perbaikan hasil putusan Bawaslu adalah : PKP, Prima, Partai Republikku, Partai Republikku Indonesia dan Parsindo. Dan proses verifikasi administrasi akan terjadi pada 11-15 November 2022, dan selanjutnya dilakukan masa TL hasil kegandaan di tanggal 12-13 November 2022 dan langsung kita terima, Verifikasi terhadap surat pernyataan, surat keterangan dan dugaan kegandaan di tanggal 13-14 November 2022, Klarifikasi pada tanggal 14-15 November 2022 secara langsung dan dapat melalui Vidio Call. Tanggal 16 November 2022 menyampaikan hasil ke Hirarki. Yang sudah memiliki status Memenuhi Syarat adalah PKP dan PRIMA, sedangkan kita masih menunggu Proses untuk masuk ke SIPOL dari Partai Republik, Partai Republikku Indonesia dan Parsindo”. Kita diharapkan terus mengupdate progress pengunggahan dari ketiga partai di SIPOL. Lanjut Divisi Teknis.  Tekhupmas

KPU RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pembentukan Badan Ad Hoc  Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 serta Peluncuran SIAKBA dan SIMPEG KPU. Kegiatan yang diikuti oleh peserta KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ini berlangsung di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal  19-22 Oktober 2022. “Badan ad hoc adalah ujung tombak. Kualitas Pemilu adalah produk badan ad hoc yang bermula dari proses rekrutmen” demikian yang disampaikan oleh Yulianto Sudrajat, Anggota KPU RI yang adalah Wakil Ketua pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan. Ditambahkan pula bahwa pengelolaan rekruitmen badan ad hoc ini harus dilakukan secara serius sejak tahapan pembentukan, supervisi dan monitoring. Hal tersebut di atas disampaikan pada sesi kegiatan pada hari ke 2 tanggal 20 Oktober 2022. Selanjutnya ada sistem aplikasi yang merupakan terobosan KPU dalam pengembangan SDM : Aplikasi SIAKBA ( Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc ) dan SIMPEG ( Sistem Informasi Kepegawaian ). Tentang SIAKBA SIAKBA merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web dalam rangka memfasilitasi : Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota & Badan Ad Hoc (PPK, PPS, PPLN ) PAW Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota & Badan Ad Hoc Pengelolaan Data dan Dokumen Administrasi berkelanjutan Sedangkan fungsi dari sistem infromasi ini adalah pengelolaan tahapan seleksi, pengelolaan PAW, pengelolaan informasi publik, pengelolaan data dan dokumen administrasi dan pengelolaan akun. Selanjutnya ada 2 (dua) fitur dalam aplikasi ini. Fitur Pelamar dan Fitur KPU. Fitur pada Pelamar terdiri dari : Dashboard untuk menyajikan dan mengumumkan informasi hasil seleksi kepada pelamar, Daftar bagian ini untuk melakukan pendaftaran secara elektronik, Bantuan memberikan informasi tata cara pendaftaran. Sedangkan Fitur pada KPU terdiri dari Dashboard yang berperan menyajikan informasi hasil seleksi yang dilakukan oleh KPU, Data Master untuk  mengelola data wilayah dan data TPS, Kelola Akun yang berfungsi mengelola akun pelamar dan akun KPU, Pengaturan Jadwal dan Tahapan Seleksi untuk mengelola dan mengatur jadwal dan tahapan seleksi, Penerimaan Pendaftaran yang berfungsi mengelola dan mengecek pelamar yang diterima, Hasil seleksi untuk mengelola pelamar yang lolos di setiap tahapan seleksi, Pengangkatan untuk mengelola pelamar yang diangkat sebagai penyelenggara Pemilu, Kelola PAW yang berfungsi mengelola administrasi PAW penyelenggaraan Pemilu, Kelola Pengumuman untuk mengelola informasi pengumuman hasil seleksi kepada publik, Bantuan tutorial, dan pertanyaan. Tentang SIMPEG Simpeg merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web dalam rangka memfasilitasi Pengelolaan data pegawai dan pengelolaan data dan dokumen riwayat kepegawaian yang berfungsi untuk mengelola data pegawai KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota baik ASN maupun PPNPN. Hal lain nya dari sistem ini adalah sebagai fungsi pengawasan dan analisis. Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional selama 3 hari tersebut ditutup pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan acara pagelaran budaya, di mana masing-masing perwakilan dari 34 Provinsi seluruh Indonesia tampil memperagakan pakaian adat daerah dalam khasanah Pemilu 2024. Sebagai informasi awal, pembentukan PPK ( Panitia Pemilihan Kecamatan ) akan dilakukan sejak 16 November 2022 sedangkan pembentukan PPS ( Panitia Pemungutan Suara ) akan dilakukan mulai 29 November 2022. Humas_trz  

https://kab-florestimur.kpu.go.id/ Larantuka, Sebanyak 1343 warga Flores timur yang tercantum dalam daftar  anggota partai politik di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang diunggah    7  Partai Politik  calon peserta pemilu di Flores Timur mulai diverifikasi sejak Rabu (19/10). Pada hari pertama , 5 tim verifikasi faktual keanngotaan  KPU Flores Timur memverifikasi   anggota partai politik di 7 kecamatan. Kecamatan itu adalah  Larantuka ,Wotan Ulumado, Ile Bura ,Titehena ,Demon Pagong, Lewolema, dan Ilemandiri. "Hari ini 7 parpol diverifikasi serentak di 7 Kecamatan. Dari verifikasi,tim melaporkan, sebagian besar  anggta partai politik  dapat ditemui dan diverifikasi,  tetapi ada juga anngota parpol  tidak dapat ditemui" papar Gergorius Sule Sanga, Ketua Divisi Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu KPU Flore Timur dalam rapat  rekapitulasi hasil verifikasi ,Rabu (19/10) malam di Kantor KPU Flores Timur. Untuk yang tidak ditemui ,tim melaporkan disebabkan karena ada yang sudah meninggal dunia ,juga ada yang pindah alamat domisili, bepergian ke luar daerah atau urusan lain di luar daerah. Sule Sanga Menjelaskan, untuk anggota yang  tidak ditemui karena sedang tidak berada di alamat domisili karena bepergian ke luar daerah ,pindah alamat atau urusan lain di luar wilayah domisili, akan dikoordinasikan dengan nara hubung partai politik untuk menghadirkan anggita tersebut di kantor partai politik selanjutnya diverifikasi di kantor partai politik. Adapun anggota partai politik yang diverifikasi serentak di hari pertama verifikasi faktual itu tersebar di 7 partai politik yakni Partai Ummat, Partai Gelora , Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) , Partai Garuda , Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai pokitik direncanakan dilakukan selama 15 hari kalender dan ditargetkan selesai pada 2 November 2022 mendatang dimulai sejak Rabu (19/10) yang diawali dengan apel pelepasan tim verifikasi faktual. Apel pelepasan yang dilakukan pada Rabu (19/10) di Pelataran Kantor KPU Flotim   dipimpin Ketua KPU Flores Timur ,Kornelius Abon diikuti oleh Tim Verifikasi dan jajaran Bawaslu Flores Timur. (kornel)

https://kab-florestimur.kpu.go.id/ Lrantuka, Memasuki hari kedua verifikasi faktual keanggotaan partai politik  di Flores Timur , tim verifikasi dikunjungi KPU Provinsi NTT. Kunjungan Montoring dan evaluasi ini dipimpin Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi NTT, Fransiskus Vincent Diaz. Kunjungan ini untuk mengupdate perkembangan capaian verifikasi , memastikan tim verifikator bekerja sesuai regulasi, memotret dari dekat dinamika yang terjadi saat verifikasi, problem yang dialami tim verifikasi sekaligus memberi asistensi tekhnis kepada tim verifikasi. Tim monitoring provinsi NTT  yang terdiri dari 5 staf pelaksana tekhnis itu melebur ke dalam 5 tim verifikator KPU Flores Timur, mengunjungi anggota partai politik yang tersebar di Partai Hanura,Garuda ,PBB,Perindo, PKN, Gelora dan Ummat di  Kecamatan Demon Pagong, Larantuka, Ile Mandiri , Tanjung Bunga dan Wotan Ulumado dan mendampingi proses verifikasi. Anggota KPU NTT Fransiskus Vincent Diaz ,ketua tim monitoring ikut dampingi tim verifikasi di Kelurahan Weri Kecamatan Larantuka dan memastikan temuan terkait anggota partai politik yang diketahui sudah meninggal saat verifikasi ,dikelola sesuai  standar regulasi. Dia berharap untuk temuan anggota partai politik yang tidak dikenal di wilayah domisili sesuai daftar Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang diunggah partai politik ,sebelum dikoordinasikan ke partai politik , tim dapat menggunakan alat bantu aplikasi Lindungi Hakmu. "Aplikasi Lindungi Hakmu dapat dipakai untuk memastikan  keberadaan anggota partai politik yang tidak dikenal di wilayah domisili .Setidak-tidaknya tim punya informasi dari situ ,di pemilu terakhir ,anggota parpol tersebut didata di TPS mana. Dari situ bisa jadi pintu masuk " saran Frans Diaz. Agenda lain kunjungan monitoring KPU Provinsi NTT ini adalah memberikan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula bagi siswa siswi SMU/SMK di Kota Larantuka yang direncanakan dilakukan pada Jumat(21/10)  di aula Hotel Gelekat Nara Larantuka. (kornel)